Menggugat Pendidikan Indonesia dari sistem hingga kinerja

HIDUP MAHASISWA.... HIDUP PENDIDIKAN INDONESIA...
Saatnya Mahasiswa Angkat Bicara...

Sebagai suatu kebutuhan mendasar, pendidikan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Suatu sistem pendidikan dikatakan berhasil tidak cukup hanya berdasar pada angka- angka atau nilai pencapaian mutu pendidikan tapi dikatakan baik apabila pendidikan telah berjalan dengan baik dan sebagaimana fungsinya, yaitu memanusiakan manusia. Terkhusus negara kita “Negara kesatuan Republik Indonesia” yang tersebar luas dengan 33 provinsi dan 17 ribu pulau.

Berbicara mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. “

Fungsi pendidikan yang dikemukakan dalam UU Sisdiknas tersebut sesuai dengan empat misi Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mengapa para pendiri republik menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu misi penyelenggaraan negara?

Pernyataan sikap dalam tulisan ini adalah, menitik beratkan pada evaluasi kinerja kementrian Pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Apakah dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam menjalankan amanah pembukaan UUD ’45 tentang tujuan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan UU No.20 tahun 2003 ini sudah menjalankan dengan sistem pendidikan dan kinerja yang baik ?

Masalah Pendidikan : Tidak ada UN dan Mengejar Proyek Kurikulum = Tolak

Jika melihat realita mengenai carut marutnya sistem pendidikan di Indonesia mungkin masalah yang di jabarkan tentu akan banyak yang terungkap, untuk membatasi hal tersebut maka penulis mencoba melihat masalah kebijakan Ujian Nasional (UN) dari empat sudut pandang. Yakni yang pertama teknis pelaksanaan, landasan yuridis, psikologis,dan teori evaluasi pendidikan.

Kita wajib mengatakan, tahun 2013 tidak ada UN. Hal ini yang seharusnya menjadi sorotan yang paling penting, Ujian Nasional dilihat nasional dari skala yang mana, apakah yang diuji, apakah bentuk soalnya yang seragam, waktu pelaksanaan yang bersamaan, atau apa?. Jika dilihat dari pelaksanaan UN tahun 2013, ujian ini tidak bisa di katakan nasional karena, pelaksanaannya tidak serempak, adanya 11 provinsi yang terlambat menerima paket ujian nasional hingga menunda pelaksanaannya.

Kemudian masalah yang dilihat secara tataran teknis, Selain keterlambatan paket soal di 11 Provinsi, adanya ketimpangan anggaran yang distop di kementrian keuangan antara dana yang diajukan dengan jumlah peserta UN dilapangan, jumlah yang kontradiktif ini merupakan salah satu dari indikasi korupsi yang di dapat dari proyek besar bangsa ini.Sedangkan dari landasan yuridis itu sendiri, beberapa peraturan standar dan Undang-  Undang Sisdiknas mengamanatkan bahwa evaluasai hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik dan bukan oleh pemerintah maka tugas tersebut merupakan hak mutlak dari seorang guru. Pemerintah tidak berhak mengevaluasi hasil belajar peserta didik terlebih dalam menentukan kelulusan. Dan bunyi pasal sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan tentang fungsi evaluasi pendidikan yang seharusnya diberikan kepada guru dalam tekstual standar nasional pendidikan ataupun sistem pendidikan nasional, justru berlawanan dengan sistem yang terjadi dengan UN yang diselenggarakan sentralistis di tingkat Negara.

Jika dilihat secara psikologis, UN itu akan terasa sebagai ancaman bagi setiap siswa. Hal ini akan mendorong siswa untuk berlaku tidak jujur yang lebih parahnya lagi adalah stress dan korban bunuh diri. Karena dari proses pendidikan yang dilakukan selama 3 tahun lamanya, hanya ditentukan dan hanya dengan 4 hari.

Dan apabila ditinjau dari Teori kecerdasan ganda, setiap siswa memiliki kecerdasan masing-masing. Dari 9 tipe kecerdasan yang dimiliki tiap anak, dalam UN yang sifatnya tertulis hanya dapat menguntungkan siswa yang berkecerdasan matematis logis saja. Bagaimana dengan murid lain yg memiliki kecerdasan selain itu, siswa yg memiliki kecerdasan lain tidak akan terakomodir. Atau dengan kata lain tujuan pembelajaran dengan instrument evaluasi yang digunakan tidak kohern.

Dari hal-hal yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki dari sistem UN yang kita jalani saat ini. Maka dari hasil kajian tersebut merujukan sebuah tuntutan penolakan UN untuk digunakan sebagai salah satu standar kelulusan.

Kurikulum 2013. Proyek baru yang terlalu dipaksakan, hal ini yang menjadi titik berat mengapa banyak pihak yang menentang kurikulum 2013, selama kita hidup pasti kita membutuhkan sebuah perubahan dan inovasi pembaharuan namun hal itu juga harusnya bukan dilakukan dengan sebuah paksaan dan keterburu-buruan, karena ketika kebijakan baru mengenai kurikulum 2013 ini disosialisasikan belum pernah ada hasil evaluasi mengapa sistem kurikulum KTSP dirubah menyeluruh. Belum lagi banyak nya masalah yang belum dibenahi kementrian pendidikan sistem pendidikan di indonesia, kurikulum memang penting namun ada beberapa komponen terpenting yang lain dalam memperbaiki sistem pendidikan kita diantaranya adalah, rendahnya kualitas guru, minimnya sarana dan prasarana serta belum meratanya guru di daerah - daerah terpencil.

Masalah rendahnya kualitas guru, seharusnya bukan dijawab dengan pergantian kurikulum baru. Semestinya pemerintah menjawabnya dengan pelatihan-pelatihan guru yang mampu meningkatkan kualitas guru. Pendidik kita banyak yang belum mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Bahkan ada guru PNS di daerah yang sudah puluhan tahun belum mendapatkan pelatihan guru dari pemerintah. Itulah fakta yang dapat dilihat dengan kasat mata, tanpa harus melakukan penelitian.

Kita tentu maklum kurikulum sudah seringkali berubah, namun ternyata tidak memecahkan masalah. Mengapa kita tak pernah belajar dari sejarah? Selalu melakukan hal yang sama, dan terperosok dalam lubang yang sama? Kasihan para peserta didik kita. Mereka hanya menjadi kelinci percobaan kaum penguasa. Mereka dijadikan “trial and error” dari sebuah penelitian kebijakan yang berbasis “proyek”. Pantas saja pendidikan menjadi mahal di negeri ini. Si miskin menjadi sulit mendapatkan pendidikan yang baik.

Dua kebijakan tadi UN dan Kurikulum 2013 adalah sinyal baik untuk kita, bahwa ternyata kita disadarkan oleh dua kebijakan yang salah yang membuat bangsa ini kehilangan arah tujuan pembangunan nasional dan kehilangan karakternya, mari mengkritisi dan meminta pertanggung jawaban atas setiap kebijakan yang sudah terlanjur dilaksanakan.

Menggugat Pendidikan

Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia semula didasarkan pada UU No. 4 tahun 1950 . No. 12 tahun 1954. Kemudian diganti menjadi UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang saat ini berlaku adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) tertulis “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Apakah dua kebijakan yang menjadi kontroversi tersebut mampu menjawab setiap tantangan bangsa dan memecahkan permasalahan negeri kita ?, terlepas dari hal masih ada beberapa hal penting yang menjadi permasalahan bagsa ini, misalnya Rancanagan Undang – Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang membuka kesempatan untuk setiap instansi pendidikan tinggi menjadikan lembaga pendidikan berbasis bisnis dan Uang kuliah Tunggal (UKT) yang membuat biaya kuliah mahal dan mengkerdilkan kreativitas mahasiswa karena harus dituntut lulus cepat dengan biaya yang mahal.

Bismillah, Oleh karena itu saya Mahasiswa UNJ menyatakan sikap Menuntut kementrian Pendidikan Nasional menyikapi secara bijak tuntutan yang saya berikan, ada lima tuntutan yang menjadi Fokus Evaluasi sistem pendidikan Indonesia, yaitu :

11.      Menolak Ujian Nasional untuk digunakan sebagi salah satu standar kelulusan

22.      Meminta pemerintah untuk lebih sigap dalam meningkatkan pemerataan profesionalisme guru dan kualitas sarana prasarana pendidikan di seluruh pelosok Indonesia

33.      Menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mundur dari kursi jabatannya

44.      Menolak pengesahan Kurikulum 2013 dan Mengevaluasi Kurikulum KTSP

55.      Mencabut kembali UU PT dan UKT

HIDUP MAHASISWA ..... !!!!

HIDUP PENDIDIKAN INDONESIA.... !!!

AK |@A_Khairudin | Staff Departemen Pendidikan BEM UNJ 2013