UN : Ujian yang salah, dan menyalahkan

Oleh : Ahmad Khairudin *

Ujian Nasional (UN) masih jadi perbincangan hangat dan menarik, padahal sudah banyak yang menolak, menentang bahkan menggugat agar UN ini tidak lagi diselengarakan. Hakikat sebuah Ujian yang saya baca dari beberapa literatur buku menjelaskan bahwa Ujian adalah cara untuk memastikan sejauh mana seorang peserta  didik menguasai materi pelajaran yg diajarkan Dengan mencapai skor tertentu, seorang siswa dapat dianggap sudah cukup menguasai standard minimal pelajaran, dan boleh dianggap lulus.

Tapi yang menjadi pertanyaannya dalam hati mengenai sistem pendidikan Indonesia adalah apakah keberhasilan seorang peserta didik dalam pelajaran dan proses pembelajaran hanya dilihat dan di nilai dari beberapa mata pelajaran yang di UN kan saja, lalu bagaimana dengan kecerdasan yang lain, proses Kegiatan belajar mengajar (KBM) dan prestasi siswa di bidang lainnya

 Siswa akan tetap di anggap gagal sekolah walaupun juara melukis tingkat internasional. apapun prestasi yang pernah peserta didik itu raih tetap tidak akan bisa menyelamatkan dirinya bahaya UN. karena peserta didik di anggap berhasil pembelajaranya dari setumpukan kertas rapot dan pengumuman UN, bukan dari banyaknya karya ataupun piala. situasi inilah yang memaksa peserta didik  untuk tidak berkarya dan hanya fokus terhadap pengerjaan soal.

Ujian Nasional hanya akan menjadi Ujian yang salah karena tidak melihat dari beberapa penilian penting potensi peserta didik dan akan menyalahkan seorang peserta didik anak bodoh jika tidak lulus ujian nasional.

(MA)salah UN

Dunia pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan. Kementerian Pendidikan dinilai gagal menyelenggarakan ujian nasional secara serentak. Masalah utamanya, pencetakan dan distribusi soal ujian tidak tuntas sampai batas waktu pelaksanaan ujian. Satu pertanyaannya adalah apakah menyelenggarakan Ujian Nasional serentak dan bobot soal seragam di negara dengang 17 ribu pulau itu realistik?

Kita bisa melihat berita yang berkembang selama penyelenggaran UN, Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN hanya gara-gara urusan teknis pencetakan soal. Tentu saja, penundaan tersebut menambah catatan buram tentang penyelenggaraan UN selama ini. Mulai dari perkara soal yang bocor, siswa menyontek, guru yang bekerja sama dengan muridnya untuk melakukan kecurangan, ataupun tentang UN yang dianggap tidak adil. Kasus seperti ini tidak sepatutnya terjadi. Pasalnya, anggaran dan waktu pelaksanaan telah ditetapkan jauh hari sebelumnya. Lagi pula, UN adalah rutinitas tahunan yang menjadi program andalan pemerintah dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Ujian Nasional (UN) memang dari dulu hingga kini akan selalu menjadi momok yang mengerikan bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Proses UN membuat siswa melakukan hal-hal di luar akal sehat. Pergi ke dukun, maaf-maafan, pergi ke kuburan orang pintar dan lain-lain. Bukankah ini justru malah merusak tauhid dan akhlak siswa? Pendidikan karakter yang digembor-gemborkan seolah tertutupi dengan tetap diadakannya UN.Ini bukan kali pertama kemendikbud menjadi sorotan publik. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang telah menyampaikan kritik dan penolakan terhadap UN. Namun, kemendikbud tetap bersikukuh untuk mempermanenkan penyelenggaraan UN.

Apalagi, penyelenggaraan UN saat ini juga sudah lemah secara hukum. Pada 2009, misalnya, masyarakat melalui citizen lawsuit pernah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) atas pelaksanaan UN. MA mengabulkan gugatan itu dan memerintahkan UN dihentikan sampai pemerintah memperbaiki pelaksanaannya di lapangan. (Media Indonesia, 15/4) Gugatan masyarakat itu beralasan kerena UN selama ini dianggap mendatangkan banyak persoalan.

Ø  Pertama, UN membuat beban siswa semakin berat. Masa sekolah yang seharusnya digunakan untuk 'bermain' berubah menjadi masa yang penuh tekanan dan depresi. Secara psikologis, model pembelajaran yang terlalu serius dan penuh tekanan tidaklah sehat. Bahkan, akan membawa siswa stres di usia dini.

Ø  Kedua, UN juga dianggap tidak adil, khususnya bagi sekolahan-sekolahan yang ada di daerah. Sebab, logikanya, jika fasilitas pendidikan antara di sekolah perkotaan dengan perdesaan berbeda, kenapa standar nilai kelulusan mesti disamakan? Bukankah siswa di kota akan lebih unggul dibandingkan siswa di pedesaan karena guru mereka lebih kapabel dan fasilitasnya lebih memadai? Logika-logika seperti inilah yang selalu menjadi polemik ketika musim UN tiba.

Ø   Ketiga, UN telah membuat sistem pendidikan kita berorientasi kepada hasil, bukan proses. UN telah menciptakan sistem pendidikan yang lebih menekankan nilai kelulusan ketimbang kecerdasan rasio, kejujuran, dan kerja keras. Sebagai dampaknya, banyak para siswa kemudian bersikap irasional dalam menanggapi UN, seperti datang ke makam-makam dan melakukan ritual-ritual tertentu agar bisa mendapatkan nilai bagus saat UN.

Ø  Keempat, UN telah mendatangkan 'kecurangan berjamaah' yang dilakukan secara sistematis oleh siswa berkerja sama dengan gurunya. Dengan alasan menjaga nama baik almamater, tak jarang guru melakukan berbagai cara untuk membuat para siswanya bisa lulus dalam UN, termasuk menyuruh siswa paling pintar untuk membagi jawaban kepada teman-temannya. Fenomena ini tentu menampar kredibilitas lembaga pendidikan. Sebab, lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik anak menjadi orang yang jujur dan mau mengikuti proses, berubah menjadi tempat 'pembohongan' dan mengubah mental anak bersikap instan.

         Masalah UN harusnya sudah bisa diselesaikan tapi sayangnya pemerintah kurang serius menghadapi permasalahan pendidikan di negri ini.

Salah dan Menyalahkan

        Ironisnya, hal itu mendapat dukungan dari pejabat daerah untuk mendongkrak citra daerahnya. Sehingga, ketika menjumpai ketidakjujuran dalam UN, pemerintah daerah setempat seolah pura-pura tidak tahu. Hal ini tentu menyedihkan sekaligus sangat bertentangan dengan amanat penyelenggaraan pendidikan, yang oleh pedagog Jerman, FW Foerster (1869-1966) dimaksudkan, untuk membentuk karakter pribadi anak didik.

Dengan kata lain, jika pendidikan diselenggarakan dengan cara-cara curang, karakter anak didik yang terbentuk sejak dini - dan akan dibawa sampai dewasa kelak - akan curang (buruk) pula. Dengan demikian, selain mendatangkan banyak ketidakjujuran dalam penyelenggaraan, UN juga sangat berpotensi membentuk karakter anak lebih mengagumi nilai-nilai statistik daripada nilai akhlak-moral. Sebagai dampaknya, jika pendidikan hanya difungsikan sekadar untuk mengejar angka-angka, maka generasi Indonesia ke depan adalah orang-orang yang lebih menghargai hasil daripada proses. Ini tentu sangat berbahaya, maka sudah seharusnya kita menolak UN dan memikirkan cara dan langkah terbaik untuk evaluasi sistem pendidikan nasional.

*Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta ’09 | Wakil Kepala Departemen Pendidikan BEM Universitas Negeri Jakarta

| @A_khairudin |

| ahamdkhairudin5.blogspot.com |

Sumber Gambar : http://kartunmartono.files.wordpress.com